kabarjatim.eu.org - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Jawa Timur naik signifikan pada 2023. Dari hasil survei IKP Indonesia yang diselenggarakan Dewan Pers tahun 2023, IKP Jatim ada di angka 76,55.
Dibanding 2022, IKP Jatim 2023 naik 3,67 poin dan menjadi angka IKP tertinggi selama 5 tahun terakhir. Angka ini menempatkan Jatim masuk dalam kategori cukup bebas dan nilai ini lebih tinggi dari nilai IKP nasional 71,75.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan peran pers sebagai bagian dari pilar demokrasi sangat signifikan bagi pembangunan. Untuk itu kebebasan pers harus dijaga dan ditingkatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Selamat untuk insan pers yang merdeka. Inilah sinergi sehat yang bisa kita bangun selama ini. Bahwa pers ada jembatan masyarakat dan kontrol pemerintah dalam melaksanakan pembangunan," kata Khofifah, Jumat (13/10/2023).
"Pers memiliki kebebasan yang independen dan harus dijaga agar pemerintahan lebih sigap dan lebih responsif pada permasalahan-permasalahan di masyarakat," imbuhnya.
Lebih lanjut berdasarkan hasil survei Dewan Pers, nilai IKP Jatim 2023 sebesar 76,55 diperoleh dari nilai Lingkungan Fisik Politik (77,38), Lingkungan Ekonomi (75,04), dan Lingkungan Hukum (76,30).
Jika dilihat trennya, IKP Jatim memang terus meningkat. Pada 2019, nilai IKP Jatim di angka 69,40. Angkanya meningkat di 2020 menjadi 75,89. Meningkat lagi di angka 74,04 pada 2021.
Selanjutnya, angka IKP Jatim pada 2022 sempat turun di angka 72,88, namun angka itu kembali meningkat signifikan pada 2023 ini menjadi 76,55.
"Tingginya IKP Jatim menjadi salah satu tolok ukur bahwa kerja-kerja kolaboratif, konsolidatif, dan juga demokrasi berjalan on the right track. Bahwa semua elemen strategis saling menjaga dan menjamin kebebasan pers yang sehat dan konstruktif," tegasnya.
Khofifah berpesan agar seluruh insan pers tetap menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas demi menjaga kepercayaan publik terhadap pers yang berimbang dan tidak memihak.
"Pers harus berada di garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar dan mencerahkan bagi masyarakat. Bebas dari hoaks dan bisa memecah belah persatuan dan persaudaraan," tambah Khofifah.
Menghadapi tahun politik ini Khofifah berharap pers di Jatim dan Indonesia bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam mencari informasi yang benar, akurat, dan berimbang.
"Karena di tengah derasnya informasi di media sosial, pers harus tetap menjadi rujukan bagi masyarakat agar mendapat informasi yang benar dan akurat," pungkasnya.
Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi. Survei dilakukan terhadap 3 lingkungan dengan 20 indikator melibatkan 408 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan penyelia Nasional (National Assesment Council, NAC).
Survei IKP Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui dan memonitor kondisi kemerdekaaan pers di Indonesia dari tahun ke tahun, sehingga bisa diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kemerdekaan pers sebagai bahan kajian perbaikan ke depan.(Dede)
